Penjelasan proses peradilan terhadap hak asasi manusia

Menurut Saya
A.    Pendahuluan

1.      Latar Belakang

Di Indonesia untuk menjalankan acara pidana telah diatur oleh undang-undang. hukum acara pidana ini diatur dalam undang-undang yang telah dikodifikasi yaitu kitab undang-undang hukum pidana. Kodifikasi ini mengatur menganai seluruh hukum acara pidana, kecuali undang-undang diluar kodifikasi ini mengatur penyimpangan dari leg generali kodifikasi ini.  Terdapat istilah lain dalam hukum acara pidana yaitu sistem peradilan pidana.  Sistem peradilan pidana sebenarnya bukanlah hukum acara pidana secara utuh namun hukum acara pidana adalah bagian dari sistem peradilan pidana. Menurut andi hamzah yang membedakan hukum acara pidana dengan sistem peradilan pidana adalah runag lingkupnya. Dimana hukum acara pidana ruanglingkupnya lebih sempit, yaitu dimulai dari penyelidikan, penyidikan dan berkhir dengan pelaksanaan eksekusi oleh jaksa. Namun sistem peradialan pidana mengatur sampai pemidanaan.[1] Jadi sistem peradilan pidana intinya dalam hal ini mengatur bagaimana menerapkan keadilan dalam hukum pidana.