bagaimana belanda mengadakan sistem pemerintahannya di indonesia

pada saat itu Pangeran Williem VI mengeluarkan UU Pemerintahan untuk negeri jajahan (Regerings Reglement) pada tahun 1815. salah satunya tentang menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. hal ini membuktikan adanya relevensi dengan Liberalisme. karena uang kas belanda terus merosot dan mengalami kerugian dan semakin menipis, ada perdebatan antara kaum liberialisme dan kaum konservatif

liberalisme berpendapat bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan besar bila diserahkan pada pihak swasta dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam.
sedangkan kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghaslikan keuntungan apabila langsung ditangani penerintah dengan pengawasan ketat.

akhirnya komiris jendral belanda sepakat mengambil jalan tengah yaitu eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani oleh pemerintah hindia belanda tetapi tetap mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan. tetapi dengan mengambil jalan tengah pun belanda tidak menemui titik terang akhirnya Van der Capellen ditunjuk sebagain gubernur Jendral Belanda